Situasi Kesehatan Kerja

Badan pusat statistik mengestimasikan puncak bonus demografi (keuntungan/peluang yang akan didapat oleh suatu negara jika mencapai kondisi rasio ketergantungan rendan karena jumlah penduduk usia produktif (15-64tahun) lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia nonproduktif (anak-anak dan lansia) akan terjadi pada tahun 2025, seperti tampak pada gambar ini.

data kecelakaan kerja

Kualitas generasi di masa tersebut akan menentukan peluang Indonesia menjadi negara maju. Perbaikan upaya kesehatan kerja menjadi penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Jumlah angkatan kerja diperkirakan sebesar 121,9 juta pada Agustus 2014. Jumlah angkatan kerja tahun 2012 dan 2013 (Agustus) hampir sama, sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014 angkatan kerja di Indonesia naik 1,7 juta. Sama halnya dengan jumlah bekerja, tahun 2012 dan 2013 (Agustus) hampir sama. Jumlah yang bekerja tahun 2013 dan 2014 naik 1,8 juta seperti tampak pada gambar di bawah ini.

data kecelakaan kerja konstruksi

Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2014 diperkirakan sebesar 69,2%. Bila dilihat dari tahun 2012-2014 terjadi peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja (tahun 2012 = 66,9%, tahun 2014 = 69,2%)

data kecelakaan kerja di indonesia tahun 2015

Masalah kesehatan potensial pada pekerja:

  • Kecelakaan Kerja
  • Penyakit Akibat Kerja
  • Penyakit Tidak Menular
  • Penyakit Menular

Setiap pekerjaan selalu mengandung potensi resiko bahaya dalam bentuk kecelakaan kerja. Besarnya potensi kecelakaan dan penyakit kerja tersebut tergantung dari jenis produksi, teknologi yang dipakai, bahan yang digunakan, tata ruang dan lingkungan bangungan serta kualitas manajemen dan tenaga tenaga pelaksana.

Jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tahun 2011-2014 yang paling tinggi pada 2013 yaitu 35.917 kasus kecelakaan kerja (Tahun 2011 = 9.891; Tahun 2012 = 21.735; Tahun 2014 = 24.910). Provinsi dengan jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Banten, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur; Tahun 2012 adalah Provinsi Jambi, Maluku dan Sulawesi Tengah; Tahun 2013 adalah Provinsi Aceh, Sulawesi Utara dan Jambi; tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Riau dan Bali.

data kecelakaan kerja indonesia

Untuk jumlah kasus penyakit akibat kerja tahun 2011-2014 terjadi penurunan (tahun 2011 = 57.929; tahun 2012 = 60.322; tahun 2013 = 97.144; tahun 2014 = 40.696). Provinsi dengan jumlah kasus penyakit akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan Jawa Timur; tahun 2012 adalah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Barat; tahun 2013 adalah Provinsi Banten, Gorontalo dan Jambi; tahun 2014 adalah Provinsi Bali, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan seperti tampak gambar di bawah ini.

data kecelakaan kerja tahun 2014

Pravelensi Penyakit Tidak Menular (PTM) penduduk di usia produktif akan berpengaruh pada produktifitas kerja kelompok penduduk angkatan kerja dan bekerja. Di bawah ini tujuh penyakit tidak menular tertinggi menurut Riskesdas tahun 2013 yang akan mempengaruhi pada produktifitas kerja kelompok penduduk angkatan kerja dan bekerja.

data kecelakaan akibat kerja

Tingginya prevalensi PTM sangat dipengaruhi oleh beberapa factor resiko antara lain perilaku hidup yang tidak sehat. Tiga faktor risiko tertinggi menurut Riskesdas tahun 2013 adalah kurang aktifitas, kebiasaan merokok dan konsumsi sayur dan buah tiap hari.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Kelompok Rentan (Migran, Pekerja Perempuan, Nelayan, Penyelam, Tenaga Kerja Indonesia)

Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan di Indonesia dalam usia reproduksi mempunyai permasalahan kesehatan. Hasil studi menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada Wanita Usia Subur (WUS) sebesar 26,4% (SKRT, 2014) selain itu hasil penelitian di beberapa industri di Tangerang, Jakarta dan Depok memperlihatkan bahwa anemia pada pekerja perempuan menunjukkan besaran antara 24-42%.

Padahal pekerja perempuan yang menderita anemia, output kerjanya rata-rata 5% lebih rendah serta kapasitas kerjanya perminggu rata-rata 6,5 jam lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak anemia (Scholz, dkk, 1997; Untoro, dkk, 1988). Anemia gizi besi juga mengakibatkan pekerja menjadi mudah sakit, mudah terjadi kecelakaan sehingga angka absensi meningkat dan kemungkinan apabila hamil akan mempunyai resiko saat melahirkan serta melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah.

Permasalahan lainnya adalah tingkat pendidikan pekerja perempuan masih rendah. Data BPS tahun 2014 (Agustus) menunjukkan bahwa 50,91% berpendidikan SD ke bawah. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi. Di samping lingkungan yang kurang menguntungkan di mana biasanya tinggal di pemukiman yang kurang memperhatikan sanitasi, memungkinkan pekerjaan tersebut mengalami penyakit infeksi kronis seperti malaria, TBC dan kecacingan.

Pemerintah sejak tahun 1996 telah menanggulanginya dengan menurunkan prevalensi anemia gizi besi pada pekerja perempuan. Salah satu upayanya adalah kerjasama antara Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binawas), Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan telah menyepakati upaya penanggulangan anemia gizi bagi pekerja perempuan dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Nomor Kep 22/BW/1996 dan Nomor 202/BM/DJ/BGM/II/1996 tanggal 13 Februari 1996 tentang “Penanggulangan Anemia Gizi (Kekurangan Zat Besi) bagi Pekerja Perempuan”.

Selain itu, sejak tahun 1997 telah dicanangkan Gerakan Pekerja Wanita Sehat Produktif (GPWSP). Gerakan ini lebih merupakan suatu upaya yang berkesinambungan baik dari pemerintah, masyarakat maupun pengusaha untuk mengupayakan peningkatan kesehatan pekerja perempuan. Beberapa waktu terakhir gerakan tersebut sudah tidak berjalan lagi sementara makin banyaknya permasalahan kesehatan pekerja perempuan untuk itu dibuat Pedoman Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) pada tahun 2012 yang merupakan kesepakatan bersama antara Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sumber : infodatin

 

Laporan Kecelakaan Kerja

Laporan Kecelakaan Kerja

Mengumpulkan fakta-fakta (dengan cara peninjuan on the spot, wawancara dan lain-lain) adalah bagian dari pekerjaan berkaitan dengan pemeriksaan kecelakaan kerja. Nilai dari perkerjaan ini ditentukan oleh terpkannya atau tidak “pengobatan” atau cara-cara pencegahan agar kecelakaan kerja yang sama tidak terjadi lagi di kelak kemudian hari.

Ada 2 aspek dasar yang perlu di perhatikan dalam pekerjaan pemeriksaan kecelakaan ini :

a. Dasar Pemeriksaan

Menemukan penyebab dari kecelakaan dan kemudian segera mengadakan tindakan-tindakan koreksi.

Dalamk pemeriksaan ini dapat diterapkan teknik bertanya saat pemeriksaan sebagai berikut:

Siapa ….. terluka?

Dimana ….. terjadi?

Bila ….. terjadi?

Apa ….. penyebab-penyebab penunjang dan langsung?

Mengapa ….. tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman bisa terjadi (dibiarkan)?

b. Tindakan Koreksi

Setelah diketahui sebab-sebab kecelakaan dari dasar pemeriksaan di atas, maka langkah selanjutnya adalah segera diambil tindakan koreksi melaui pemeriksaan. Tindakan koreksi ini juga harus berdasarkan atas kasus-kasus kecelakaan kerja masing-masing.

Ada 4 macam tindakan koreksi:

  1. Engine revision: perbaikan terhadap mesin-mesin
  2. Persuation and peal including instructional: persuasi, himbuan, intruksi tentang cara kerja yang aman.
  3. Personal adjusment: penempatan, pemindahan atau mutasi pegawai ke pekerjaan yang sesuai.
  4. Disiplin: ini adalah tindakan koreksi yang paling penting berupa penerapan disiplin, tindakan administrative dan sebagainya.

Pemeriksaan berupa laporan kecelakaan ini penting dilakukan selanjutnya dapat dijadikan acuan untuk tetap menjaga lingkungan kerja yang aman agar resiko kecelakaan serupa tidak terjadi kembali.