Dasar Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Sektor Pertambangan dan Energi

Dasar Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Siapa sih yang ingin celaka? Tentu saja tidak ada seorang pun yang ingin celaka. Tapi risiko kecelakaan dapat berlangsung setiap saat serta dimanapun termasuk di linkungan tempat kerja. Nah, Keselamatan serta Kesehatan Kerja yg seringkali dipersingkat K3 salah satu ketentuan pemerintah yang menjamin keselamatan serta kesehatan kita dalam bekerja. Jadi, tidak ada salahnya kita pelajari lebih jauh tentang K3.

Keselamatan serta Kesehatan Kerja ialah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat serta aman baik itu bagi kerjaannya, perusahaan atau bagi masyarakat serta lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja itu. Keselamatan serta kesehatan kerja adalah suatu usaha untuk mencegah tiap tindakan atau kondisi tidak selamat, yang bisa menyebabkan kecelakaan

Apa di Indonesia, ada Undang-Undang yang mengendalikan tentang K3? Jawabannya ada. Undang-Undang yang mengendalikan K3 ialah seperti berikut :

  • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja
  • Undang-Undang ini mengendalikan dengan jelas mengenai kewajiban pimpinan tempat kerja serta pekerja dalam melakukan keselamatan kerja.
  • Undang-undang nomor 23 tahun 1992 mengenai Kesehatan.

Undang- Undang ini mengatakan jika dengan khusus perusahaan berkewajiban periksakan kesehatan badan, kondisi mental serta potensi fisik pekerja yang baru atau yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai sifat-sifat pekerjaan yang diserahkan kepada pekerja, dan kontrol kesehatan dengan berkala. Sebaliknya para pekerja berkewajiban menggunakan alat pelindung diri (APD) dengan tepat serta benar dan mematuhi semua ketentuan keselamatan serta kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Mengenai Kesehatan Kerja mengutamakan pentingnya kesehatan kerja agar tiap pekerja bisa bekerja dengan sehat tanpa membahayakan diri kita serta masyarakat sekelilingnya sampai diperoleh produktifitas kerja yang maksimal. Karenanya, kesehatan kerja mencakup pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit karena kerja serta ketentuan kesehatan kerja.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan

Undang-Undang ini mengendalikan tentang segalanya yang terkait dengan ketenagakerjaan dari mulai gaji kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampi dengan keselamatan serta kesehatan kerja. Jadi penjelasan serta kelengkapan Undang-undang itu, Pemerintah mengeluarkan Ketentuan Pemerintah (PP) serta Keputusan Presiden berkaitan penyelenggaraan Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3), salah satunya ialah :

  • Ketentuan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 mengenai Keselamatan Kerja Pada Pemurnian serta Pengolahan Minyak serta Gas Bumi
  • Ketentuan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 mengenai Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan serta Pemakaian Pestisida
  • Ketentuan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 mengenai Penataan serta Pengawasan Keselamatan Kerja di Bagian Pertambangan
  • Ketetapan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 mengenai Penyakit Yang Muncul Karena Hubungan Kerja

Undang-Undang Dasar 1945 menyaratkan hak tiap masyarakat negara atas pekerjaan serta pendapatan yang layak buat kemanusiaan. Pekerjaan baru bisa disebutkan memenuhi kelayakan buat kemanusiaan, jika keselamatan tenaga kerja jadi pelaksananya terjamin. Kematian, cacat, cedra, penyakit, dan sebagainya jadi karena kecelakaan dalam lakukan pekerjaan berlawanan dengan fundamen kemanusiaan. Maka, atas landasan UUD 1945 lahir undang-undang serta ketentuan-ketentuan realisasinya dalam keselamatan kerja.

Pada umumnya tiap bidang memiliki fundamen hukum berbentuk Undang-undang sebagai dasar penerapan pekerjaan di bidang itu. Berdasar Undang-undang itu diedarkan beberapa Ketentuan Pemerintah (PP) mengenai beberapa hal yang dalam undang-undang itu perlu uraikan dalam Ketentuan Pemerintah. Ketentuan Pemerintah diatur atas dasar ketentuan dalam Undang-undang berkaitan. Ketentuan Pemerintah dibuat sebagai penerapan suatu Undang-undang. Jadi sebaiknya tidak ada Ketentuan Pemerintah yang tidak ada dasar Undang-undangnya. Dalam Undang-undang atau Ketentuan Pemerintah pada biasanya disebutkan lembaga yang bertanggung jawab atas ketetapan yang ditata.

Riwayat pengawasan keselamatan serta kesehatan kerja di bidang pertambangan serta energi dengan terkendali diawali pada Tahun 1930 yakni sejak dikeluarkannya Undang-Undang Hindia Belanda yaitu Mijn Politie Reglement (MPR) 1930 mengenai pengawasan keselamatan kerja perminyakan.

Sesuai dengan derap langkah perkembangan pembangunan di bidang pertambangan serta daya sudah melahirkan banyak kebijaksanaan menyangkut keselamatan serta kesehatan kerja, baik di bagian minyak serta gas bumi, bagian ketenagalistrikan atau bagian pertambangan umum. Ini memperlihatkan jika perlakuan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan serta energi mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah.

Sesuai bidangnya masing-masing dalam sector pertambangan serta energi, karena itu pengaturan regulasinyapun ditata berdasar bidang-bidang itu, yaitu :

Sektor Ketenagalistrikan

Dasar Hukum sebagai landasan dalam penerapan pengawasan keselamatan serta kesehatan kerja bagian ketenagalistrikan ialah seperti berikut :

  • UU No.1 / 1970 ttg Keselamatan Kerja
  • UU No.15 / 1985 ttg Ketenagalistrikan
  • PP No.03 / 2005 mengenai Perkembangan Atas Ketentuan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 mengenai Penyediaan serta

Pendayagunaan Tenaga Listrik.

PP No.26 / 2006 mengenai Perkembangan Ke-2 Atas Ketentuan Pemerintah Nomor 10 tahun 1989 mengenai Penyediaan serta Pendayagunaan Tenaga Listrik.

  • Keppres No.22 / 1993 ttg Penyakit Yang Muncul Sebab Jalinan Kerja
  • Kep Menaker No.5/Men/1996 ttg Skema Manajemen K3 (SMK3)
  • Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 ttg Dasar Keselamatan Instalasi
  • Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 ttg Dasar Keselamatan Biasa
  • Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 ttg Dasar Keselamatan Kerja
  • Kep Direksi No. 093.K/DIR/2005 ttg Dasar Keselamatan Lingkungan

Sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas)

Dasar Hukum sebagai landasan dalam penerapan pengawasan keselamatan serta kesehatan kerja bagian minyak serta gas bumi ialah seperti berikut :

  • Undang-undang No. 22 tahun 2001 mengenai Minyak serta Gas Bumi.
  • Undang-Undang No.1 / 1970 mengenai Keselamatan Kerja.
  • Mijn Politie Reglement Staatsblad 1930 Nomor 341 Ketentuan Keselamatan Kerja Tambang.
  • PP. No. 19 Tahun 1973 mengenai Pengaturan serta Pengawasan Keselamatan Kerja di Bagian Pertambangan.
  • PP. No. 17 Tahun 1974 mengenai Pengawasan Penerapan Eksplorasi serta Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai.
  • PP. No. 11 Tahun 1979 mengenai Keselamatan Kerja pada Pemurnian serta Pengolahan Minyak serta Gas Bumi.
  • PP. No. 35 Tahun 2004 mengenai Kegiatan Usaha Hulu Migas.
  • PP. No. 36 Tahun 2004 mengenai Kegiatan Usaha Hilar Migas.
  • Permen Pertambangan Nomor 02/P/M/Pertamb/1975 Keselamatan Kerja Pada Pipa Penyalur Dan Sarana kelengkapan Untuk Pengangkutan Minyak Serta Gas Bumi Di luar Daerah Kuasa Pertambangan Minyak Serta Gas Bumi.
  • Permen Pertambangan No. 05/P/M/Pertamb/1977 mengenai Kewajiban Mempunyai Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk Platform Migas di Wilayah Lepas Pantai.
  • Permen Pertambangan serta Energi No. 06P/0746/M.PE/1991 mengenai Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Perlengkapan serta Teknik yang Dipakai dalam Pertambangan Migas serta Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi.
  • Permen Energi Serta Sumber Daya Mineral Nomor : 045 Tahun 2006
  • Pengendalian Lumpur Bor, Limbah Lumpur Serta Serbuk Bor Pada Pekerjaan Pengeboran Minyak Serta Gas Bumi.
  • Kepmen Pertambangan Serta Energi Nomor 300k/38/Mpe/1997
  • Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Serta Gas Bumi.
  • Ketetapan Direktur Jenderal Minyak Serta Gas Bumi Nomor 39 K/38/DJM/2002 mengenai Dasar Serta Tata cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Tangki Penimbun Minyak Serta Gas Bumi.

Bagian Pertambangan Umum.

Dasar Hukum sebagai dasar dalam penerapan pengawasan keselamatan serta kesehatan kerja bagian pertambangan biasa ialah sebagai berikut :

  • Undang-undang No. 4 tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara.
  • Undang-undang No. 1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja.
  • PR 1930 No. 341 mengenai Ketentuan Kepolisian Pertambangan
  • PP No. 19 Tahun 1973 mengenai Penataan serta Pengawasan Keselamatan Kerja di Bagian Pertambangan.
  • Ketentuan Umum Tenaga Listrik (PUIL).
  • Ketentuan Menteri Tamben No. 1/P/M/Pertamb/1978 mengenai pengawasan Keselamatan Kerja Kapal Keruk.
    Ketetapan Menteri Pertambangan serta Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 mengenai Keselamatan serta Kesehatan

Kerja Pertambangan Umum.

Ketentuan K3 Terkait Bidang Pertambangan serta Energi.
Dalam penerapan pengawasan keselamatan serta kesehatan kerja di bidang pertambangan serta energi harus memerhatikan undang-undang yang sudah dibuat awalnya, yang sampai saat ini tetap digunakan. Peraturan-peraturan itu berikut ini, biasanya bisa digolongkan sebagai dasar sektor ketenagakerjaan (sektor yang spesial mengatasi masalah tenaga kerja dan semua persoalannya) dalam lakukan pengawasan keselamatan serta kesehatan kerja.

A. Undang-Undang.

Undang-undang Uap Tahun 1930, mengendalikan mengenai keselamatan dalam penggunaan pesawat uap. Pesawat uap menurut Undang-undang ini ialah ketel uap, serta beberapa alat lain yang bersambungan dengan ketel uap, serta bekerja dengan tekanan yang lebih tinggi dari desakan udara. Undang-undang ini melarang menjalankan atau menggunakan pesawat uap yang tidak memiliki ijin yang diberi oleh kepala jawatan pengawasan keselamatan kerja (saat ini Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Ketenaga Kerjaan serta Pengawasan Etika Kerja-Departemen Tenaga Kerja). Pada pesawat uap yang dimintakan ijinnya akan dikerjakan pemeriksaan serta pengujian serta jika memenuhi kriteria yang ditata ketentuan Pemerintah diberi Akte Ijin. Undang-undang ini mengendalikan mekanisme laporan peledakan pesawat uap, dan proses berita acara pelanggaran ketetapan undang-undang ini.

Undang-undang nomor 3 Tahun 1969 mengenai Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional nomor 120 tentang Higiene dalam Perniagaan serta Kantor-kantor. Undang-undang ini menetapkan Konvensi ILO nomor 120, yang berlaku buat badan-badan perniagaan, layanan, serta bagian bagiannya yang pekerjanya khususnya lakukan pekerjaan kantor. Dalam azas biasa konvensi ini ditata ketentuan kebersihan, penerangan yang cukup serta sebisa mungkin mendapatkan penerangan alam, suhu yang nyaman, tempat kerja serta tempat duduk, air minum, peralatan saniter, tempat ubah baju, kriteria bangunan di bawah tanah, keselamatan pada bahan, proses serta teknik yang berbahaya, perlindungan pada kebisingan serta getaran, serta peralatan P3K.

Undang-undang No. 1 tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja terbagi dalam XI bab serta 18 pasal. Di dalam keterangan umum, dikatakan jika Undang-undang ini adalah pembaruan serta pelebaran dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya (Veilegheids Reglement Tahun 1910).